Dua Opsi Subsidi BBM Bisa Diajukan ke Paripurna

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengatakan, ada kemungkinan dua opsi subsidi BBM diajukan ke paripurna DPR apabila tidak ada kesepakatan dalam rapat kerja Badan Anggaran dan Pemerintah.

"Memilih salah satunya atau membawa dua-duanya ke paripurna untuk dipilih. Bisa saja nanti dua-duanya diajukan ke paripurna," katanya seusai rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/3/12) pagi.

Ia mengatakan, sampai saat ini, dua opsi subsidi BBM masih bertahan di meja perundingan. Dua opsi tersebut adalah subsidi BBM sebesar Rp 178 triliun dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 26,6 triliun, dan usulan pemerintah subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun dengan cadangan risiko fiskal sekitar Rp 23 triliun.

Untuk itu, menurut dia, Badan Anggaran dan Pemerintah akan melanjutkan rapat kerja pada Minggu sore, pukul 16.00 WIB, untuk menentukan pilihan dari opsi-opsi tersebut.

"Kami minta supaya postur itu dibuat dua-duanya nanti akan terlihat mana yang lebih kredibel," katanya.

Saat ditanya partai pendukung masing-masing usulan, ia enggan menjawab. "Saya kira tidak etis," katanya.

Anggota Badan Anggaran dari Partai Demokrat Asfihani di Gedung DPR mengatakan, usulan pemerintah dengan subsidi BBM Rp 137 triliun dan cadangan risiko fiskal sekitar Rp 23 triliun dalam rapat tersebut setidaknya didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, dan PPP. Sedangkan usulan kedua subsidi sebesar Rp 178 triliun didukung oleh PDIP dan Gerindra. Sementara PKS dan Hanura, menurut Asfi belum menentukan sikap tegas.

Sementara itu, Badan Anggaran dan Pemerintah melakukan rapat maraton sejak Sabtu hingga Minggu. Namun, belum ada kesepakatan yang dicapai, sehingga pada Minggu pagi, pukul 04.00 WIB, rapat kemudian diskors, dan akan dilanjutkan sore harinya. Keputusan terkait subsidi BBM tersebut akan menentukan harga BBM bersubsidi nantinya.