Mahasiswa Sumbar Demo ke DPRD Terkait ISU Kenaikan BBM

                                      PADANG
Puluhan mahasiswa dari kelompok Cipayung Padang mandatangi kantor DPRD Sumatera Barat menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (20/03/2012)."Mohon anggota dewan bersedia mendengar tuntutan kami, kami ke sini membawa aspirasi masyarakat dan menolak
kenaikan BBM, tanda tangan yang terkumpul ini adalah bukti rakyat menolak," teriak salah seorang pendemo.   Tuntutan tersebut merupakan kelanjutan dari aksi penggalangan seribu tanda tangan penolakan kenaikan BBM di Pasar Raya Padang pada Sabtu (17/03/2012).

Mahasiswa membawa kain yang telah dibubuhi tanda tangan masyarakat pasar.   Selama orasi mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Namun sejak dimulai pukul 10.00 WIB sampai jelang zuhur, tak satu pun anggota dewan menemui mereka. Mahasiswa pun saling dorong dengan aparat karena tak sabar lebih dua jam menunggu di halaman gedung DPRD Sumbar.
Sekitar pukul 14.00 WIB Wakil Ketua DPRD Trianda Farhan muncul menemui mahasiswa. Enam anggota dewan lainnya juga ikut mendengarkan tuntutan mahasiswa, Irdinansyah Tarmizi, Zailis Usman, Siti Izzati Azis, M Tauhid, M Nurnas, dan Abel Tasman. 

Di hadapan anggota dewan, mahasiswa meminta pemerintah bersikap tegas menguasai sumber daya mineral, minyak, dan gas sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.   "Ini tidak ada tawar-menawar, pemerintah wajib menyediakan hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, mulai dari ketersediaan BBM, harga, dan distribusi," ujar Ninik Rahayu, juru bicara Cipayung.   Mahasiswa juga menilai upaya pemerintah pusat menyelamatkan anggaran negara dengan mencabut subsidi bukanlah sebuah solusi. Mahasiswa dalam tuntutannya justru meminta pemerintah menekan biaya-biaya rutin yang tidak menyentuh kesejahteraan rakyat.   "Kalau perlu subsidi untuk rakyat harus ditambah untuk mencapai kesejahteraan rakyat," ujar juru bicara.   Usai membaca tuntutan, mahasiswa mendesak anggota dewan menandatangani pernyataan sikap penolakan kenaikan BBM.   Trianda Farhan mengatakan aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti lebih jauh sebagai antisipasi jika rencana kenaikan BBM betul-betul disahkan.   "Tentu ada proses, seandainya kenaikan BBM jadi dan memberi dampak serius terhadap perekonomian Sumbar, kita bersama gubernur akan sesuaikan kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan pada Agustus atau September nanti," ujarnya. (Joni Aswira)